Jadi alat-alat bukti tidak dapat diajukan di luar prosedur, seumpama diberitahukan kepada Hakim anggota di luar sidang. Macam-macam alat bukti yang yang digunakan dalam pembuktian berdasarkan Pasal 1000 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: 1) surat atau tulisan; 2) keterangan ahli; 3) keterangan saksi; Abstract Rapat Permusyawaratan merupakan prosedur pendahuluan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk menyatakan gugatan ditolak atau tidak Hakimdalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama merupakan salah satu diantara pengadilan khusus di Indonesia, karena Pengadilan Agama mengadili Disamping Pengadilan Militer tersebut, dalam situasi khusus, ada Mahmakah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Misalnya pada masa G30S/PKI tahun 1965. Tugasnya mengadili para tokoh G30S/PKI atas pelanggarannya. 4. Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MEMBANGUNKONSTRUKSI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Soehartono NIM. T. 310908008 Surakarta, September 2012 Telah Disetujui oleh Tim Penguji Ketua : Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS _____ Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS _____ Anggota : 1. Prof. Dr. Keputusantata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat undang No.5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara disebutkan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya 978o.

hakim anggota dalam pengadilan tata usaha negara merupakan hakim